Mimpi Politik Kubu Prabowo Tentang Pemilu Ulang Sangat Bodoh

POLITIKVIRAL.COM – Kita baru saja menggelar pesta demokrasi alias pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019. Pemilu tahun ini digelar serentak, berbarengan antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Belum ada hasil pasti, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dalam tahap penghitungan suara. Butuh waktu sebulan lebih untuk mengetahui hasilnya. Namun, sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil Quick Count (hitung cepat).

Hasil Quck Count menunjukkan pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul dibandingkan pasanan Prabowo-Sandiaga. Menanggapi hasil Quick Count ini, kubu 02 meradang. Mereka menuduh lembaga Quick Count dibayar kubu 01.

Prabowo-Sandiaga pun akhirnya mengklaim kemenangan berdasarkan real count internalnya, dengan angka kemenangan 62%. BPN (Badan Pemenangan Nasional) memastikan pasangan Prabowo-Sandiaga akan memenangi Pemilu 2019.

Berdasarkan perhitungan internal tersebut, Prabowo pun deklarasi kemenangan sebanyak tiga kali, dan bahkan melakukan sujud syukur di masjid. Ternyata tak sampai di situ, BPN sudah mendeklarasikan kemenangan dan masih mengumpulkan bukti kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

Harapannya, jika mereka kalah saat KPU mengumumkan hasil resmi, BPN punya modal bukti kecurangan dan bisa membatalkan pemilu, atau menuntut pemilu ulang. Pembatalan hasil pemilu ini pernah dibahas oleh Prof. Mahfud MD dalam cuitannya di twitter : https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1083173340242538497

Prof. Mahfud menjelaskan bahwa misalnya dalam sebuah sengketa Pemilu pihak yang kalah dapat membuktikan kecurangan sejumlah 1 juta suara, padahal dirinya kalah 3 juta suara, maka hasil pemilu tidak bisa dibatalkan.

Ketentuan ini sesuai UU No.8 Tahun 2011 bahwa perhitungan hasil pemilu boleh dibatalkan oleh MK jika selisih suara yang diperkarakan bisa mengubah urutan perolehan suara (kemenangan).

Maka dari itu walau kecurangan ditemukan, tidak serta merta dapat membatalkan pemilu. Pembatalan pemilu wajib disertai syarat dan bukti kuat, serta jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan.

Namun ternyata tak sampai di sini saja, anggota BPN yakni Mustofa Narahwardaya melalui cuitannya di Twitter : https://twitter.com/AkunTofa/status/1120218905413206016 menuntut diadakannya Pemilu ulang.

Tentu saja hal tersebut menjadi perdebatan karena tidak dasar kuat untuk menggelar Pemilu ulang. Wacana pemilu ulang tampaknya sengaja dihembuskan kubu 02 lantaran mereka tahu jagonya kalah.

Untuk memperkuat hasutan pemilu ulang, kubu 02 bersandar pada tafsir konstitusi, yakni Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, dimana syarat menang jadi presiden yakni unggul di lebih dari setengah total provinsi di Indonesia dan memiliki suara minimal 20% di setiap provinsi yang kalah.

Baca berita di sini:

http://makassar.tribunnews.com/2019/04/21/tribunwiki-viral-uud-1945-pasal-6a-ayat-3-meski-jokowi-menang-tak-bakal-jadi-presidenbenarkah

Memang benar, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, mengatur tentang hasil pemilu. Namun, kita wajib memperhatikan detail. Dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berlaku jika pasangan yang bertanding dalam pilpres lebih dari dua pasangan.

Hal tersebut sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014. Pasal tersebut sudah di judicial review. MK telah mengeluarkan keputusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor 52/2014 sudah diakomodir dalam Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019. Pasal itu berbunyi “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”

Bila ada lebih dari dua pasangan, dan ternyata belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di pasal 6 UUD 1945, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka barulah diadakan putaran kedua dalam pilpres.

Jadi sudah bisa dipastikan Pemilu ulang tak akan bisa diselenggarakan jika alasannya hanya kecurangan, ataupun dengan alasan berbenturan atau melawan Pasal 6A UUD 1945.

Karena pada dasarnya penyelenggaraan Pemilu 2019 kali ini telah diselenggarakan oleh KPU dengan baik,sesuai UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Maka bisa dipastikan pemenang pemilu kali ini diputuskan oleh hasil resmi KPU. Artinya, skenario kubu 02 mendorong adanya pemilu ulang sangat bodoh sekali, bagaikan mimpi di siang bolong. (*)

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.